Seputar Citizen Lawsuit Ujian Nasional


Mahkamah Agung (MA) melaran Ujian Nasional (UN) yang digelar Departemen Pendidikan Nasional. Hal ini merupakan konsekuensi dari ditolaknya kasasi gugatan UN yang diajukan oleh pemerintah. Meskipun demikian, tampaknya pemerintah tidak akan patuh dengan putusan MA ini. Mendiknas – Prof. Dr. Muhammad Nuh, menyatakan bahwa pemerintah tidak akan menyerah begitu saja dengan putusan ini, pihaknya akan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

Sebagai guru, saya bingung. Mungkin juga teman-teman yang lain. Kebingungan juga mungkin saja dirasakan oleh para orangtua murid maupun oleh murid-murid sendiri.  Dari membaca sekilas pemberitaan di media cetak maupun melihat di media elektronik hari-hari ini,  pihak pemerintah, dalam hal ini depdiknas, menyatakan:  “Tak ada kata yang melarang Pemerintah gelar UN” , walaupun disertai pernyataan bahwa Depdiknas akan mematuhi apapun keputusan hukum. Jangan lupa pula bahwa hasil keputusan MA ini masih bisa ditindaklanjuti dengan PK.

Akankah  Depdiknas legowo menghapus UN?  Atau maju terus pantang mundur untuk melaksanakan UN? Sebagai pelaksana paling depan kebijakan pemerintah, guru hanya bisa menunggu. Kalau toh akhirnya pemerintah tidak patuh pada putusan hukum MA, dengan dalih masih akan mengajukan PK, orang-orang seperti saya ini pun hanya tinggal melaksanakan. Sekalipun, kami juga punya ide-ide yang mungkin juga besar tentang pelaksanaan ujian, tetapi ketika pemerintah menyakan UN, ya kami harus laksanakan UN. Meskipun di lubuk hati yang paling dalam –nyaris gak bisa dibaca orang– kami sangat tidak sepakat dengan ujian sekolah model UN.

UN telah memporakporandakan dunia pendidikan. Depdiknas sebenarnya telah mengembangkan model kurikulum yang disesuaikan dengan karakteristik setiap satuan pendidikan, kurikulum ini dikenal sebagai Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  Depdiknas melalui peraturan menteri hanya menetapkan tentang Standar Isi.  Silabus selengkapnya diserahkan kepada satuan pendidikan atau sekolah. Maka, setiap satuan pendidikan pun mengembangkan kurikulumnya masing-masing, disesuaikan dengan karakteristik serta potensi yang dimilikinya. Sekolah yang maju yang biasanya berlokasi di kota-kota, bisa dengan kreatif mengembangkan kurikulum dan strategi pembelajarannya berbasis potensi anak didik, sarana dan prasarana yang tersedia, lingkungan sekolah, maupun dukungan para orang tua. Namun, sekolah-sekolah yang ada di pelosok-pelosok, jangankan untuk mengembangkan kurikulum dan strategi pembelajaran, untuk sekedar meraih apa yang ditetapkan di standar isi itu pun terkendala oleh potensi anak didik, sarana dan prasarana maupun dukungan dari orang tua/wali murid. Dan Ujian Nasional akan menyamaratakan keadaan yang beragam itu. Bisa jadi, soal-soal UN akan menjadi sangat berat bagi sekolah-sekolah tertentu, dan menjadi sangat ringan bagi sekolah-sekolah tertentu. Ibarat timbangan, UN akan menjadi semcam timbangan yang dipakai untuk menimbang emas perhiasan untuk menimbang beras, atau sebaliknya, timbangan beras untuk menimbang emas perhiasan. Alias, tidak berfungsi.

Kalau hasil UN itu sekedar untuk pemetaan dan mengetahui seberapa jauh kemajuan pendidikian di suatu satuan pendidikan atau daerah tertentu, maka tidak ada persoalan. Tetapi ketika UN digunakan sebagai standar kelulusan, maka di mana-mana akan muncul masalah.  Antara lain:

  1. Banyak sekolah berorientasi UN. Hampir di jumpai di setiap sekolah, semester terakhir kelas IX SMP/MTs dan Kelas XII SMA/MA/SMK hanya diisi dengan kegiatan-kegiatan untuk mendukung suksesnya para siswa mengikuti UN, mulai dari drilling dan latihan-latihan soal sampai dengan berbagai try out. Bahkan, beberapa sekolah meniadakan pembelajaran untuk mata pelajaran non-UN. Seluruh waktu yang tersisa hanya untuk mapel UN. Hemat saya, yang demikian ini sangat mengingkari substansi pendidikan.
  2. Banyak sekolah yang kawatir angkaketidaklulusan di sekolahnya tinggi, maka berbagai upaya dilaksanakan, termasuk memberikan toleransi untuk terjadinya kecurangan-kecurangan. Nyaris seperti apa yang dinyatakan oleh Denk Xioping: “tidak peduli kucing itu hitam atau putih, yang penting dapat menangkap tikus”, alias menghalalkan segala cara.
  3. Banyak guru mengubah strategi mengajar, dari berbasis  kompetensi menjadi berbasis materi. Sejak ada UN untuk sosiologi, saya tidak mewajibkan murid-murid saya untuk melakukan penelitian sosial sederhana. Sebelum ada UN untuk sosiologi, anak murid saya ajak untuk melakukan penelitian sosial sederhana. Banyak karya mereka yang kadang membuat tercengang. Beberapa judul penelitian sederhana yang pernah dilakukan oleh murid-murid saya, “Handphone Bagi Pelajar: Kebutuhan atau Gaya Hidup?” , “Kehidupan Sosial Para Pengguna Internet”, “Gaya Pacaran Anak SMA”, “Anak Jalanan dan Rumah Singgah”, dan lain-lain. Deskripsi mereka tentang permasalahan-permasalahan yang mereka telaah, bisa jadi mengagetkan orang dewasa. Tetapi, dengan adanya UN, kegiatan semacam ini pun saya hentikan. Untuk sekedar mengerjakan soal-soal UN, anak tidak harus mampu melakukan sesuatu, tetapi cukup tahu tentang sesuatu. Maka, sesungguhnya kasihan para guru yang telah memprosesbelajarkan para siswanya dengan berbasis dan berorientasi kepada kompetensi tertentu, tetapi harus berubah strategi dengan berbasis dan berorientasi materi, agar para siswanya dapat mengerjakan soal-soal UN dengan benar.

Itu antara lain dampak UN yang sempat saya amati dan catat.

Tapi sekali lagi, sebagai aparat pelaksana kebijakan pemerintah di tingkat paling bawah, saya siap laksanakan apapun keputusan pemerintah dengan segala konsekuensinya. Dan saya sekarang menunggu. Apakah pemerintah akan legowo meniadakan UN, atau tetap nekat melanggar hukum dengan tetap menyelenggarakan UN.  Dan, sampai hari ini, saya dan teman-teman saya, juga murid-murid saya, juga temannya murid-murid saya, hanya bisa menunggu. Mungkin tokek bisa membantu: Tokek … UN, Tokek … Gak UN, Tokek … UN, Tokek … Gak UN …, Tokek … dst. Sangat spekulatif. Saya tidak tahu, berhentinya tokek itu pas UN apa Gak UN.

Dan ketika tokek berbunyi itu terakhir kali, terdengan berita: ““Banyak sekolah yang sudah siap melaksanakan UN, kalau kemudian UN dibatalkan karena menunggu standar baru sesuai putusan Mahkamah Agung, kapan selesainya. Saya kira yang mendesak dilakukan sekarang adalah perbaikan mutu pendidikannya,” kata Kepala BSNP Djemari Mardapi pada wartawan usai rapat dengan Komisi X DPR RI, Kamis (26/11)”, dan setelah itu tokek gak berbunyi lagi. Berarti,  mari kita hadapi UN. Dan moga sukses untuk semua …

Wallahu a’lam bi shawab!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s