Profesionalitas saya dihargai separuh …


Pembicaraan pada workshop penyempurnaan kurikulum itu pun akhirnya melebar.  Awalnya adalah membahas tentang akan diberlakukan team teaching apa tidak. Ada dua pemikiran. Pemikiran pertama, tidak diterapkan, karena akhirnya de facto tidak diakui sehubungan dengan proses memperoleh tunjangan profesi melalui dinas pendidikan kota.  Pemikiran kedua, tetap diberlakukan, karena sebenarnya legal dan diperbolehkann oleh peraturan menteri Nomor 39 Tahun 2009, sebagai salah satu solusi memenuhi kewajiban guru mengajar 24 jam/minggu, di samping sejak awal team teaching di sekolah ini dimaksudkan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Pembicaraan menjadi hangat pada seputar legal tidaknya team teaching itu. Saya menyampaikan kepada Ibu Kepala sekolah, bahwa substansinya pengajaran bertim  itu legal dan sah, argumentasi saya adalah bahwa ada peraturan menterinya.  Ibu kepala sekolah berbeda pemikiran dengan saya, menurut beliau, dinas pendidikan kota tetap tidak membolehkan team teaching, sampai menunggu  peraturan menteri itu ada aturan pelaksanaannya yang diterbitkan oleh institusi di bawah menteri, juga kesepakatan dengan dinas pendidikan daerah.

“Menurut  pendapat pihak dinas pendidikan kota, yang diperbolehkan dengan  team teaching menurut permen itu adalah mata pelajaran di sekolah kejuruan,  yang merupakan rumpun-rumpun itu, bukan matapelajaran yang ada di SMA”, keterangan Ibu Kepala Sekolah.

Saya berbeda pendapat dengan beliau.   Berdasarkan pencermatan saya terhadap PERMEN 39 itu, tidak ada kalimat yang bermakna tekstual maupun kontekstual seperti  yang disampaikan salah seorang pejabat dinas pendidikan.  Kata saya kemudian, “itu penafsiran sepihak dinas pendidikan, yang karena kekuasaan yang ada pada beliau-beliau.  Sebenarnya dengan penafsiran sepihak semacam ini  mereka telah  melakukan pendzaliman structural terhadap guru”.

Saya sampaikan kepada Ibu kepala sekolah harapan saya (dan mungkin juga teman-teman guru yang lain), agar penafsiran penafsiran yang sebenarnya atas pasal-pasal dalam Permen 39 itu, seperti yang saya fahami itu juga dapat didengar oleh pengambil keputusan di dinas pendidikan,  bahkan kalau perlu –agar penafsiran oleh guru itu dapat dedengar–  dilakukan dengann semacam clash action!

Ibu kepala sekolah menyatakan tidak setuju dengan cara-cara semacam clash action, yang beliau fahami semacam aksi protes atau demonstrasi.  Cara-cara seperti itu dinilai oleh ibu Ka Sekolah sebagai hal yang negatif dan tidak pantas dilakukan oleh orang-orang  yang bekerja di dunia pendidikan, karena merupakan contoh yang tidak baik.  Pak Bambang Suprihardjono –guru senior di sekolah ini yang sungguh saya segani– menimpali, bahwa demo atau clash action yang dinyatakan Agus itu wajar dan sema sekali bukan hal yang negatif.  Itu cara menyampaikan pendapat  seiring dengan berkembangnya demokrasi dalam masyarakat kita. Itu sah-sah saja.

Pak Bambang juga menegaskan dalam forum itu, bahwa apabila kita sebagai guru mengikuti saja kehendak atasan yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan, atau bahkan menindas, itu berarti  kita tidak cerdas! Kalimat persisnya saya lupa, tetapi itu disampaikan menanggapi pernyataan Ibu Kepala Sekolah yang menyatakan bahwa, “sebagai pegawai negeri kita harus selalu mengikuti keputusann atasan, dalam bahasa Jawa sendiko dhawuh, pokoknya  tidak boleh menyampaikan keberatan”.

Begitulah kira-kira pembicaraan di workshop yang sebenarnya menyimpang dari tema workshop peninjauan atau telaah ulang kurikulum sekolah yang sudah diberlakukan sejak 2006.  Yah, forum itu sudah terlanjur  menjadi forum ngudoroso atau mengungkapkan uneg-uneg. Terutama oleh saya –didukung beberapa teman– yang sangat merasa telah didzalimi oleh penafsiran sepihak atas permen 39 oleh pihak dinas pendidikan kota, sehingga profesionalitas saya hanya dihargai separuh dari yang seharusnya.

Tidak atau belum diberlakukannya Permen dimaksud oleh dinas pendidikan kota, merujuk pada  pasal 6 Permendiknas tersebut,  bahwa  “ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dalam pedoman yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan”.  Tetapi –menurut pendapat subjektif saya yang tidak tertutup kemungkinan juga objektif– substansi dari ketentuan perundang-undangan yang dalam konteks ini berwujud permen ini , team teaching atau pengajaran bertim itu diperbolehkan dan diakui untuk memenuhi kewajiban mengajar minimal 24 jam/minggu itu.  Maka kalau kemudian dengan serta merta pihak dinas pendidikan tidak mengakui hal itu dengan alasan sesuai dengan penafsirannya sendiri, atau bahwa belum ada petunjuk pelaksaannya, apalagi kalau –semoga tidak benar—didasarkan pada kecemburuan pada nasib guru yang dengan adanya tunjangan provesi  ini mulai sedikit membaik sangat, adalah sangat  tidak fair dan bersifat aniaya.  Apalagi –sesungguhnya– sebelum ada permen itu, di dalam buku pedoman pemenuhan beban kerja guru yang diterbitkan secara sah oleh departemen pendidikan nasional –saya lupa itu buku berapa dari serangkaian pedoman penilaian sertifikasi guru–  team teaching juga tercantum sebagai salah satu solusi bagi guru-guru yang tidak bisa memenuhi kewajiban mengajar 24 jam/minggu, yang antara lain disebabkan oleh: (1) struktur kurikulum, (2) jumlah rombongan belajar, dan (3) formasi guru. Di buku itu juga dicantumkan cara yang lain, seperti mengajar di tempat lain, atau rotasi tempat kerja.

Saya sungguh tidak ikhlash kalau dinyatakan tidak professional (separuh profesional) hanya karena tidak dapat memenuhi kewajiban mengajar 24 jam/minggu, apabila tanpa team teaching.

Ketidak mampuan saya memenuhi kewajiban mengajar 24 jam/minggu –kalau tanpa team teaching—itu bukanlah salah saya, melainkan  karena:

(1) struktur kurikulum,

(2) jumlah rombongan belajar, dan

(3) formasi guru yang ada di sekolah saya.

Sama sekali bukan karena saya malas atau tidak mau dibebani dengan beban mengajar minimal sejumlah itu.

Data empirik dan sah telah membuktikan bahwa saya profesional!  Sertifikat sebagai guru professional telah saya miliki, dan sepertinya saya juga telah memperoleh surat keputusan dari depdiknas bahwa saya telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan profesi (walaupun saya belum pernah membaca teksnya berbunyi seperti apa, karena ini disimpan di dinas pendidikan),   nilai portofolio saya pun relatif tinggi, kira-kira  dua kali lipat dari standar minimal,  sepertinya  saya pun memiliki  dan telah melakukan strategi pembelajaran dengan  memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (sesuai tuntutan Permendiknas  41; tapi ini penilaian subjektif) ,  saya juga memanfaatkan weblog serta jejaring social facebook untuk mendukung proses pembelajaran sosiologi di sekolah di mana saya mengajar, oleh dinas pendidikan juga dipercaya menjadi anggota tim penyusun materi sosiologi –mapel yang disekolah ini saya mengajarkannya– dari situs “Jogja Cerdas”, dinas pendidikan kota pun memberikan kepercayaan kepada saya mengikuti program kemitraan guru,  bidang dikmenti dinas pendidikan provinsi juga melibatkan saya sebagai tim pengembang kurikulum dan sebagai fasilitator di beberapa pelatihan kurikulum atau penilaian pendidikan yang diselenggarakannya.  Artinya, bukan sombong atau menonjolkan diri, saya relatif professional, tidak kalah dari teman-teman saya yang telah memperoleh tunjangan profesi secara penuh itu,  kecuali dalam satu hal: jumlah jam mengajar apabila tanpa team teaching.  Dan, sekali lagi, tidak terpenuhi kewajiban mengajar saya –apabila tanpa team teaching 24 jam/minggu–  itu bukan salah saya.  Itu karena: (1) struktur kurikulum, (2) jumlah rombongan belajar, dan (3) formasi guru yang ada di sekolah saya.

Bolehkah saya menuntut kepada dinas pendidikan untuk mendapatkan hak mengajar 24 jam/minggu tanpa team teaching?

Atau, haruskah saya bersiap-siap untuk sebuah clash action yang oleh ibu Kepala sekolah saya dinilai negatif  karena menunjukkan ketidakpatuhan  terhadap atasan?

Ataukah saya harus  menerima saja, menurut istilah ibu kepala sekolah, sendiko dhawuh, yang berarti “tidak cerdas” seperti istilahnya pak Bambang  Suprihardjono atas pendzaliman structural ini?

Sebenarnya saya juga tidak begitu yakin akan apa. Mengajukan protes ataukah akan diam saja. Tulisan ini sekedar pengungkapan uneg-uneg atau ngudoroso, sama sekali tidak ada maksud mendeskreditkan pihak manapun, terhadap dinas pendidikan pun tidak, apalagi terhadap ibu Kepala Sekolah yang menyikapi saya dengan sangat “ke-Ibu-an”. Kalau toh kemudian –sebagaimana harapan saya– tulisan ini sempat “terbaca” (bukan “dibaca”) oleh pihak-pihak terkait, harapannya adalah dapat difahami, bahwa inilah uneg-uneg saya, bahwa dengan hal ini saya merasa teraniaya. Mungkin saya salah juga berfikir demikian, maka mudah-mudahan beliau-beliau kersa (Jawa) untuk  memberikan kejelasan menganai persoalan ini, barangkali pemahaman saya menjadi seperti ini karena kebodohan saya,  atau menasehati saya.  Dan, jelas beliau-beliau karena kesibukan tidak cukup waktu untuk mengurusi urusan-urusan kecil semacam ini. Paling tidak, beliau-beliau kersa untuk menuliskan nasehat-nasehat atau penjelasan-penjelasan itu di ruang komen atas tulisan ini.

Maaf atas segala salah dan kilaf,  wait and see

Permen 39:  permendiknas-no-39-th-2009-tentang-beban-kerja-guru-dan-pengawas-sekolah

One thought on “Profesionalitas saya dihargai separuh …

  1. Memang perlu dirumuskan lagi definsi profesional pak… apkh itu menyangkut kualitas apa kuantitas?
    sy sebenarnya bimbang apa yang sudah mendapat tunjangan profesi dan mengajar 24 jam sudah benar2 profesional??
    kayaknya yang terjadi di lapangan tidak seperti itu
    banyak yg sudah dpt tunjangan mulange ya kayak kui2 bae….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s