Beban Mengajar Minimal Guru 24 jam/mg Memicu Kecurangan dan Memperpuruk Kualitas Pendidikan


Akhirnya ada juga pernyataan menyejukkan dari pejabat publik, yakni anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Kulon Progo, Widiyanto, S.Pd, dan Praktisi Pendidikan, Achmad Salim, M.Pd., bahwa Beban Kerja Minimal Guru 24 Jam tatapmuka/minggu sebagai salah satu persyaratan diberikannya tunjangan profesi guru  dinilainya tidak tepat, karena memacu para guru untuk antara lain mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidangnya yang justru akan menurunkan atau bahkan mengakibatkan terpuruknya kualitas pendidikan (KR, Sabtu Kliwon 6 Februari 2010, halaman 7, kolom 5-7).

Kenapa statement ini menyejukkan? Di tengah-tengah situasi di mana saya merasakan ketidakadilan perlakuan oleh yang berwenang mengambil keputusan terkait dengan diberikannya tunjangan profesi guru hanya kepada guru yang telah memiliki sertifikat profesi pendidik (baca: profesional) dan memenuhi kewajiban beban kerja minimal tatap muka 24 jam/minggu, munculah pernyataan ini.

Di berbagai forum, media, dan kesempatan, saya selalu menyatakan bahwa hal ini –beban minimal guru 24 jam tatap muka/minggu– tidak adil dan menganiaya serta melecehkan profesi guru. Namun, kegelisahan saya ini sepertinya tidak pernah didengar oleh terutama pihak-pihak yang berwenang mengambil keputusan.  Pimpinan UPT di mana saya bekerja pun kadang justru membuat pernyataan-pernyataan yang bagi saya semakin menggelisahkan. Sehingga terlintas dalam pikiran saya untuk menulis surat pembaca, menulis artikel di koran, membuat Akun dukungan di Jejaring Sosial Facebook, menulis SMS di hotline pemkot, mendatangi kantor DPRD, atau bahkan menggalang clash action atau demo. Yang terakhir walaupun sekarang ini terasa tidak mungkin, tetapi mungkin saja kalau kekecewaan ini menjadi memuncak atau agresif.

Ketidakadilan ini saya rasakan bukan saja karena persyaratan itu tidak bakal dapat saya penuhi, melainkan memang menurut hemat saya, guru merupakan pekerjaan profesional (keahlian) yang sifatnya kualitatif, dan sangat tidak relevan ketika secara kuantitatif dikaitkan dengan kewajiban minimal seperti yang berlaku saat ini. Keadaan yang sekarang ini saya anggap sebagai kuantifikasi profesi guru, yang melecehkan atau merendahkan guru sebagai sebuah profesi menjadi sekedar buruh tukang mengajar. Hal ini lebih saya rasakan sebagai sebuah penganiayaan atau pendzoliman struktural, karena ketidakmampuan seorang guru memenuhi beban mengajar minimal 24 jam/minggu lebih banyak bukan karena salahnya si guru, tetapi karena beberapa hal, seperti: (1) jumlah jam pada struktur kurikulum, (2) jumlah rombongan belajar, dan (3) formasi guru di suatu sekolah, yang semua itu berada di luar jangkauan pengaruh para guru.  Jumlah jam pada struktur kurikulum adalah kewenangan Badan Standar Nasional Pendididikan yang telah tercantum pada Standar Isi (Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006) dan Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan di sekolah. Jumlah rombongan belajar sangat terkait dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan/Walikota tentang kuota peserta didik baru atau jumlah ruang yang ada di sekolah, dan formasi guru di suatu sekolah adalah wewenang dari Badan Kepegawaian Daerah. Guru sama sekali tidak punya kewenangan untuk tiga hal tersebut [Catatan: Tentang hal ini sebenarnya saya telah mengirimkan artikel denagn judul “Guru: Profesi atau Tukang” ke Redaksi Koran KR, mudah-mudahan di minggu depan ini Redaksi KR berkenan memuat].

Di tengah kegalauan saya (dan barangkali teman-teman guru yang lain) yang merasa tidak ada tempat mencurahkan kegalauan dan perlindungan terhadap guru, juga tiadanya saluran aspirasi, baik itu kepala sekolah, MKKS, ataupun PGRI, semua komponen itu terkooptasi oleh interpretasi tentang tugas guru dari pejabat-pejabat di dinas pendidikan, pernyataan dua tokoh lokal di Kulonprogo tersebut sungguh menyejukkan.  Widiyanto, yang mantan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Temon Kulon Progo ini menyatakan, bahwa persyaratan sertifikasi itu mungkin sudah digodok matang oleh tim pusat, tetapi implementasinya banyak dikeluhkan para guru.  Dan, Achmad Salim yang magister pendidikan UNY yang sekarang dosen di Uncok Yogyakarta, menyatakan persyaratan minimal mengajar 24 jam/minggu ini memicu guru berbuat curang, dan mengajar di sekolah lain, atau mengajarkan mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidangnya, untuk memenuhi persyaratan minimal itu. Sehingga, persyaratan mengajar minimal 24 jam/minggu ini tidak selalu berkorelasi positif terhadap meningkatnya kualitas pendidikan dan layanan terhadap peserta didik, sebagaimana cita-cita atau harapan dilakukannya sertifikasi guru, karena -seperti di atas telah dikemukakan– justru memaksa guru untuk memenuhi kewajiban minimal itu dengan terpaksa mengajarkan mata pelajaran yang bukan bidangnya. Maka persyaratan tersebut hendaknya dihapus.

Makasih … membaca tulisan di Koran Kedaulatan Rakyat ini saya merasa ada yang menyuarakan apa yang ada di pikiran saya, dan mungkin juga guru-guru yang lain.  Terimakasih dan penghargaan yang tinggi kepada pak/mas Achmad Salim, M.Pd. dan Widiyanto dari Kabupaten Kulon Progo ini.  Saya menunggu suara semacam di DPRD Kabupaten/Kota lain, DPRD Propinsi,  bahkan di DPR pusat, sehingga pengambil keputusan dapat mengerti dan memahami hal ini. Berharap, masalah ini tidak diselesaikan sendiri oleh rakyat sebagaimana Kasus Prita, Bilqis, dan sebagainya, sehingga terkesan pemerintah tidak berbuat apa-apa, karena entah sedang sibuk apa.

Semoga subtansi diberlakukannya sertifikasi guru berikut diberikannya tunjangan profesi guru untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui upaya pensejehteraan guru benar-benar tercapai. Tetapi sekali lagi, kalau kemudian diterapkan ketentuan beban kerja minimal 24 jam tatapmuka/minggu, bisa jadi justru akan memperpuruk kualitas pendidikan dan memicu kecurangan. Guru akan sibuk memenuhi kewajiban minimal itu dengan berbagai cara yang mungkin dilakukan, seperti mengajar di sekolah lain yang akan memecah konsentrasi dan perhatian guru ke sekolah dan murid-muridnya atau terpaksa mengajarkan matapelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan atau bidang keilmuannya.

4 thoughts on “Beban Mengajar Minimal Guru 24 jam/mg Memicu Kecurangan dan Memperpuruk Kualitas Pendidikan

  1. semangat pak! naju terus panyang mundur, dunia pendidikan di negeri ini memang harus di reformasi secara tuntas, reformasi yang terjadi tidak hanya merupakan tameng politik saja. Para pendidik di negeri ini memang belum mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, pada para pendidik merupakan kunci untuk memajukan negeri ini, dengan jalan ,mencerdaskan para generasi muda….

  2. Setuju, pak. penetapan batas minimal mengajar 24 jam per minggu bukannya akan meningkatkan kualitas pendidikan, tapi justru sebaliknya. coba aja bayangkan. tugas guru kan gak cuma ngajar lalu stop. tapi perlu memberi tugas, dan tugas harus dikoreksi. lha kalo waktunya untuk koreksi saja sangat sedikit padahal siswanya demikian banyak, bagaimana mau mengoreksi dan mengembalikan ke siswa? padahal siswa akan maju salah satunya dari feedback yang ia dapatkan dari tugas yang ia buat. akhirnya, siswa juga dirugikan bukan?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s