Indahnya Pluralisme


Diambil dari Editorial Media Indonesai, 13 Februari 2010, ketika masyarakat dalam situasi merayakan imlek. Tulisan ini kembali dapat dibaca untuk menambah pemahaman kelas XI IPS untuk permaalahan pluralisme masyarakat Indonesia. Artikel lengkapnya sebagai berikut.

BANGSA ini pernah merasakan sesaknya era gelap hegemoni kekuasaan dalam kurun lebih dari tiga dekade. Pada masa itu, uniformitas atau penyeragaman dipaksakan di seluruh isi ruang publik dengan dosis yang jauh melebihi ambang batas.

Di era seperti itu, keberagaman hanya muncul dalam retorika panggung. Kaum minoritas dengan amat terpaksa harus tunduk kepada kehendak penguasa.

Etnik Tionghoa, yang dalam sejarah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Republik, pada masa itu hidup dalam bayang-bayang kecemasan. Mereka harus bersembunyi, bahkan melalui penyembunyian nama, dari nama Tionghoa ke nama yang oleh penguasa disebut ‘nama Indonesia’.

Kini, era gelap itu telah usai. Adalah mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang memutus rantai hegemoni itu. Gus Dur mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 yang melarang kaum Tionghoa merayakan pesta agama dan adat istiadat di depan umum dan hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga.

Faktanya, peraturan pemerintah itu tidak hanya larangan dalam merayakan pesta agama, tetapi juga tekanan terhadap partisipasi politik kelompok Tionghoa. Jarang sekali kaum Tionghoa yang bisa menjadi pegawai negeri sipil, apalagi menjadi anggota parlemen, atau menduduki jabatan tinggi di pemerintahan seperti menjadi bupati, gubernur, dan menteri di kabinet.

Apa yang dirintis Gus Dur diteruskan oleh Megawati Soekarnoputri yang menggantikan Gus Dur menjadi presiden. Lewat Keppres No 19/2002, Megawati menetapkan Imlek, tahun baru China, sebagai hari libur nasional.

Maka, sejak itulah negeri ini menemukan jati diri sebagai bangsa yang menerima keragaman sebagai keniscayaan. Perbedaan tidak dipandang sebatas pilihan atau ‘ethic of interest’, melainkan dalam perspektif perbedaan sebagai pemberian atau ‘ethic of dignity’.

Kaum Tionghoa di Indonesia secara bebas dan meriah bisa merayakan Tahun Baru Imlek tanpa dibayang-bayangi kecemasan. Partisipasi mereka di ranah politik pun bukan lagi menjadi hal yang aneh.

Peneguhan yang benar atas pluralisme bangsa nyata-nyata mampu melahirkan peleburan dan persamaan hak, baik sosial, ekonomi, maupun politik, dan meruntuhkan diskriminasi.

Indahnya pluralisme itu jangan lagi dicederai godaan-godaan penyeragaman.

Pemerintah dituntut tidak hanya mempertahankan kebebasan dan persamaan hak yang telah dirintis Gus Dur dan diteruskan Megawati, tetapi juga terus mengembangkan semangat saling menghargai dan menghormati sesama warga Indonesia.

Pemerintahan Yudhoyono kini harus terus berjuang menjadikan indahnya pluralitas bangsa Indonesia ini sebagai modal dan kekayaan bangsa, bukan sebagai sumber konflik. Jangan lagi terjadi di negeri ini sikap diskriminasi, saling mencurigai, dan saling menyerang atas nama perbedaan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s