Kekerasan Strategis


Di koran Tempo hari ini [Senin, 11 Oktober 2010]  ada artikel yang sangat menarik, sehubungan dengan kajian Sosiologi tentang konflik sosial pada kelas XI IPS.  Artikel yang ditulis oleh Geger Riyanto, seorang alumni Sosiologi Universitas Indonesia dengan judul “Merindukan Kekerasan Yang Arif” ini dapat memberikan gambaran bahwa, negara mempunyai otoritas untuk melakukan kekerasan strategis guna mencapai keteraturan sosial, suatu keadaan dalam masyarakat yang sebagian anggota-anggotanya merasa aman, nyaman, tanpa ancaman terhadap keselamatan diri dan keluarga atau orang-orang terdekatnya. Reformasi memang telah menghasilkan suatu kehidupan politik yang lebih demokratis lengkap dengan keunggulan-keunggulan  dan kelemahan-kelemahannya, tetapi yang hendaknya lebih mendapatkan perhatian adalah bahwa demokratisasi dalam batas-batas tertentu telah melemahkan kekuasaan dan otoritas negara untuk menciptakan ketertiban hidup bermasyarakat. Negara seolah tak berdaya berhadapan dengan para preman baik setingkat preman pasar atau yang elit. Dalam konteks inilah, artikel ini menurut pendapat pribadi saya layak dibaca dan perlu!

Artikel selengkapnya sebagai berikut!

Kendati “petrus” tercatat sebagai salah satu momen paling kontroversial dalam memori kolektif kita, nyata- nya, lebih dari 10 tahun se- telah Orde Baru, ada yang mendambanya sebagai ke- kerasan yang strategis un- tuk menghentikan kekeras- an yang destruktif.

Siang itu, beberapa di antara kita yang tinggal di Jakarta mungkin panik dan buru-buru meraih telepon untuk menghubungi orang terdekat kita. Barangkali, seperti saya, kita tak sanggup membayangkan bagaimana kalau mereka terjebak di tengahtengah baku hantam sekelompok orang yang gelap mata dan beringas.

Kekerasan tempo hari di Ampera, yang berbarengan dengan insiden di Tarakan, memang mengerikan. Wajah Jakarta, yang biasanya menyebalkan, sekonyong-konyong saja berubah mendung dan menyeramkan. Tetapi reaksi kita terhadapnya justru lebih mencengangkan ketimbang insiden itu sendiri. Sesaat, terlintas omongan dari mulut ke mulut tentang kebutuhan mengembalikan operasi penembak misterius (“petrus”).

Memang, ini hanya pikiran sepintas lalu. Operasi tersebut bahkan mungkin tabu untuk kembali menjadi suatu perbincangan atau wacana nasional di hari ini. Kendati begitu, kita patut heran bahwa kita dapat merindukan—walau selintas—kebijakan brutal semacam itu, apa pun alasannya. Menghabisi manusia bukanlah perkara yang enteng.

Namun, boleh jadi operasi penembak misterius di masa lalu bukan hanya sebuah kebijakan penegakan otoritas negara secara keji. Ia bukan sekadar perbuatan menghabisi seorang tersangka kriminal tanpa perasaan, melainkan juga operasi yang membentuk ulang cara pandang kita tentang kekerasan negara.

Bahkan, boleh dikatakan, ia menata kembali standar moral seorang manusia Indonesia. Dengan bagaimana? Pada masanya, meski “petrus”menjadi target kritik panas para pakar hukum maupun dunia internasional, meminjam gambaran Seno Gumira Ajidarma, ia menghadirkan semacam rasa aman yang berjalan di luar rumah pada malam hari.

Para preman, garong, gali (gabungan anak-anak liar), yang identik dengan gangguan ketertiban, disikat habis. Tak dapat disangkal bahwa sejumlah orang kecil berlega hati. Para penguasa keamanan setempat, yang biasa memeras dan mengimpit mereka, dihapus keberadaannya.

Entah telah dirancang dengan sangat matang ataukah hanya konsekuensi yang tak direncanakan, operasi petrus menghadirkan suatu pertunjukan teatrikal yang luar biasa kolosal. Di satu sisi, ada kekerasan para gali yang identik dengan kekacauan, kehancuran, dan distorsi. Kekerasan negara lantas hadir sebagai penawarnya.

Tubuh bertato para gali, yang menjadi momok warga, tiba-tiba saja bergelimpangan tak bernyawa di tengah jalan, dilubangi oleh peluru yang ditembakkan dari laras pistol yang langsung bersentuhan dengan kulitnya. Mengutip istilah Michel Foucault, ini adalah sebuah seni tubuh manusia. Jejak-jejak kehadiran negara ditorehkan di atas kulit, daging, dan tulang para gali, mempertunjukkan suatu kekuatan yang jauh melampaui kesaktian jago setempat yang ditakuti

orang-orang.

Letnan Kolonel M. Hasbi, sebagaimana yang dikutip dari majalah Tempo, 14 Mei 1983, kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa operasi penembakan ditujukan di wilayah-wilayah di mana budaya kekerasan berkembang dan emosi lebih bermain ketimbang akal pikiran.
Ungkapan dari seorang aktor negara ini memperlihatkan bagaimana operasi tersebut dibayangkan sebagai kekerasan yang bertabiat kebapakan, yang berusaha menenangkan kegaduhan yang telah ditimbulkan oleh para gali.

Bahkan, dalam kata-kata Presiden Soeharto sendiri di otobiografinya yang ditulis oleh Ramadhan K.H., mayat-mayat korban operasi lantas ditinggalkan supaya orang banyak mengerti bahwa ada yang bisa bertindak dan mengatasi perbuatan jahat.”Maka, kemudian meredalah kejahatan-kejahatan yang menjijikkan itu,”ujar Soeharto.

Begitulah. Kekerasan negara, bagi para pelakunya, adalah kekerasan yang bijak, membangun, menenangkan–suatu kekerasan yang arif! Orde Baru telah menjadikan kekerasan dan moralitas satu gumpalan yang utuh, menjadikan nilai-nilai kebapakan tidak terpisah dari kesadisan. Kendati “petrus”tercatat sebagai salah satu momen paling kontroversial dalam memori kolektif kita, nyatanya, lebih dari 10 tahun setelah Orde Baru, ada yang mendambanya sebagai kekerasan yang strategis untuk menghentikan kekerasan yang destruktif.

Dalam hal ini, efek kebudayaan yang diukir oleh operasi petrus dapat dibandingkan dengan kebijakan-kebijakan identitas Orde Baru yang lebih mendasar. Misal, penulisan sejarah Indonesia pada masa itu yang merangkai sehimpunan peristiwa kekerasan menjadi suatu narasi heroik, menjadikan saga negeri kita seolah penuh dengan peperangan dan angkat senjata menegakkan keutuhan dan kesatuan. Sejarah kita dipakaikan seragam militer.

Monumen-monumen kesaktian bangsa yang seperti tak pernah lepas dari pahatan potret pembasmian (kaum) revolusi pun dapat menjadi suatu metafora yang mengena untuk operasi petrus. Ma yat-mayat gali korban petrus yang disebar di jalanan begitu saja, dalam arti tertentu, juga merupakan monumen antirevolusi semacam itu—monumen yang dipajang tepat di tengah-tengah warga, sebuah karya seni kekuasaan yang diukir dari tubuh para manusia bertato.

Mengutip pemikir humanis Gil Bailie, lazim saja ada periode-periode dalam sejarah manusia di mana kekerasan yang mengenaskan berlangsung tetapi kata kekerasan itu sendiri jarang digunakan.

Kekerasan tersebut telah diselubungi oleh mitos yang begitu tebal, menjadikan orang-orang tak lagi melihatnya sebagai kekerasan melainkan panduan moral.

Lebih dari dua dekade selepas itu, pesona strategi kebudayaan/kekerasan Orde Baru masih mendekam dengan tenang di bawah kesadaran manusia Indonesia, disadari atau tidak. Pameran kekuasaan yang dilakukan dengan mencungkil tubuh para liyan penguasa itu sendiri hampir mustahil untuk kembali menjadi atraksi nasional. Teater kekerasan semacam itu hanya dimungkinkan di masa ketika seorang Presiden bisa berkata tanpa beban ke muka umum, ia dapat menghilangkan manusia-manusia tertentu demi menjaga ketenangan—sebuah perkataan yang akan membuat seorang pejabat tampak sinting bila itu keluar dari mulutnya hari ini.

Mayat-mayat para gali sebagai monumen stabilitas telah digantikan dengan televisi, yang senantiasa menghadirkan udara tidak aman dunia tempat kita hidup. Acara berita TVRI,“Dunia dalam Berita”, yang dahulu membuat kita hafal akan setiap perincian peperangan dan pertumpahan darah di luar negeri, seolah keadaan di dalam negeri aman sentosa, telah digantikan dengan siaran-siaran berita swasta yang punya orientasi sama sekali lain.

Kekerasan memang bertahan sebagai cara-cara operasi bawah tanah atau organisasi tertentu mencapai tujuannya, tetapi tidak mungkin lagi dipertunjukkan dengan penuh kebanggaan pada taraf satu negeri seakan sebuah karya apik.

Dan kalau bukan untuk tujuan praktis tertentu, kekerasan menjadi komoditas ekonomi media massa, menjadi sebuah wajah kengerian yang hadir di setiap ruang tamu untuk memikat dan mencekam bola mata para pemirsa. Kekerasan yang arif telah runtuh.

Wajar juga kalau lantas kita berpikir kondisi Orde Baru lebih aman dan nyaman. Namun tidak berarti seseorang dapat melazimkan apa yang telah diperbuat orde tersebut. Pada masanya, kekerasan dan penghilangan begitu banyak nyawa diubah menjadi sesuatu yang memiliki makna estetik dan kearifan dalam benak ratusan juta warganya. Jelas, ini bukan perkara yang kecil.

Melupakan getah pahit dari halaman sejarah tersebut merupakan suatu amnesia yang fatal. Berarti, Orde Baru telah sukses mewariskan sesuatu kepada kita.

Dan, barangkali, membentuk kita. ●

Sumber: Koran Tempo, Senin 11 Oktober 2010,  halaman A11.

4 thoughts on “Kekerasan Strategis

  1. Pingback: Daftar Nilai Semester Gasal Mapel Sosiologi Kelas 11 IPS « Historia Vitae Magistra La Historia Me Absolvera!!! Viva Historia, Jas Merah!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s