Timur Tengah dan Sekularisme


Azis Anwar Fachruddin
Penggiat Bahasa dan Sastra Arab UIN Sunan Kalijaga
Pengajar di Ponpes Nurul Ummah Kotagede

Konflik di Timur Tengah (Asia Barat dan Afrika Utara) belum usai. Libya masih karut-marut. Demonstrasi di Suriah juga belum menampakkan tanda-tanda akan surut. Mesir masih rusuh memikirkan model pemerintahan barunya. Negara-negara lain di Timur Tengah meski tidak begitu gencar diberitakan, juga merasa awas: menahan laju “virus” revolusi agar tidak “menjangkiti” negaranya. Bagi kita warga Indonesia, konflik di beberapa negara Timur Tengah itu menyisakan ironi, sekaligus refleksi.

Eksotisme Timur Tengah sebagai gudangnya para ulama sekaligus kiblat para pelajar Islam dari Indonesia, ternyata tidak semegah kenyataan riil sosial dan pemerintahannya. Konflik revolutif di sana bak “puncak gunung es”: imbas dari berbagai kesenjangan sosial dan seabrek permasalahan publik lainnya.

Siapa tidak tahu Yaman, gudangnya para habaib (ulama keturunan Nabi Muhammad SAW)? Siapa tidak tahu Mesir dengan Al-Azharnya? Juga dengan Suriah, Libya, Maroko (negeri para mursyid tarekat)? Tidak dinyana, negara-negara yang konon, dalam benak sebagian masyarakat . Muslim Indonesia, kental suasana religius itu bisa bergolak mendemo pemerintahannya yang korup serta masalah kemiskinan dan pengangguran yang tak jua menemukan solusi.

Kabar terakhir, beberapa negara di Timur Tengah telah bersepakat akan meniru model demokrasi (Pancasila) ala Indonesia. Di saat kita sedang digelontori masalah korupsi yang juga tak kunjung jelas nasibnya, para pemimpin Timur Tengah malah hendak mencontoh cara reformasi pemerintahan Indonesia tahun 1998. Bukankah ini ironi?

Bukankah negara-negara itu mempraktikan sistem berkonstitusi (ke)agama(an)? Mengapa justru meniru Indonesia yang (semi) sekuler? Hemat saya, benar apa yang diimbaukan oleh PM Turki, Recep Tayyip Erdogan. Dalam sebuah acara di stasiun televisi Mesir, ia mengatakan, “Saya percaya Mesir pada masa transisi ini dan masa berikutnya akan menerapkan demokrasi yang baik dan benar. Rakyat Mesir bisa melihat bahwa negara sekuler bukan berarti negara antiagama.”

Jika memang negara-negara di Timur Tengah benar-benar hendak berkomitmen menerapkan demokrasi, anak kandungnya (yakni, sekularisme) niscaya akan mengikut: negara-negara di Timur Tengah akan mengalami “gejolak” konstitusi, ketika ajaran agama yang selama ini dominan harus “ditawar” oleh kesepakatan dan kepentingan berbagai golongan.

Refleksi

Konflik di Timur Tengah, hemat saya, menandakan dua hal penting. Pertama, tidak setiap negara berbasis konstitusi agama akan mampu bersikap adil menyikapi masalah sosial-kenegaraan. Arab Saudi, misalnya, bisa dijadikan contoh. Kita tentu masih ingat bagaimana nasib para TKW di sana justru mengenaskan, berkebalikan dengan yang bekerja di negara sekuler, seperti Hongkong. Kita juga tahu bagaimana hukum di Arab Saudi kadang tidak masuk akal sehingga banyak kaum wanita yang protes dengan larangan menyetir mobil.

Anehnya, meski sesama saudara Muslim, antara Mesir, Arab Saudi, dan Iran, sulit akur. Ada perbedaan kebijakan dan kepentingan dalam menyikapi masalah Palestina dan intervensi AS. Ketika hendak mendiskusikan masalah Sunni-Syiah saja mereka justru memilih Indonesia sebagai mediator.

Kita dengan konstitusi Pancasila, yang tentu bukan teokrasi, namun juga tidak terlalu sekuler, patut berbangga. Nasionalisme-religius menjadi spirit dasar undang-undang kita–meski di sisi lain kita masih harus prihatin karena konstitusi itu masih jauh implementasinya. Model konstitusi kita, yang hendak ditiru oleh negara-negara di Timur Tengah, adalah “jalan tengah” yang menjembatani berbagai aliran agama dan kepercayaan.

Kedua, ada gejala menarik jika kita melihat gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) kini di Mesir. IM, dengan tokoh garda depannya, Syekh Yusuf al-Qaradhawi, justru menjadi salah satu penggerak utama roda revolusi Mesir.

IM bermazhab Islam-Sunni. Berbeda dengan Syi`ah, dalam literatur klasik Sunni, gerakan revolusi menumbangkan pemerintah adalah hal yang dilarang–untuk tidak mengatakan tidak ada ajarannya sama sekali. Sebab, dalam kaidah fikih Sunni, lebih baik berada di bawah pemerintahan yang lalim daripada membiarkan satu hari tanpa pemerintahan sama sekali. Ajaran seperti ini tersebar dalam kitab-kitab kaidah fikih klasik dalam bahasan “irtikabu akhaffi adh-dhararain”. Hal itu menandakan satu gejala: IM telah melakukan kaji ulang kritis terhadap tradisi keagamaannya.

Di lain pihak, IM yang cenderung fundamentalis dalam bermazhab di kemudian hari akan bergesekan dengan model demokrasi baru Mesir. Para ulama IM tentu harus berijtihad bagaimana mendamaikan “totalitarianisme Islam” dengan kepentingan berbagai golongan yang mungkin tak Islami. Bagaimana IM menerapkan ajaran perintisnya, Hasan al-Banna, yang pernah berujar, “al-Islam nizham syamil yatanawalu mazhahir al-hayah jami`an” (Islam adalah sistem komprehensif yang mencakup segala aspek kehidupan)? Akankah ajaran itu harus ditawar dengan sekularisme (anak kandung demokrasi)? Nah, kita tunggu apakah para ulama IM, atau juga para ulama Mesir dan Timur Tengah sekaligus, akan “berijtihad” menyikapi terbitnya demokrasi di sana.

Sumber:

Republika, Rabu, 21 September 2011

One thought on “Timur Tengah dan Sekularisme

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s